Memasuki Juli 2020, pemerintah telah mengumumkan bahwa Indonesia akan memasuki tahap untuk mengadaptasi kebiasaan baru sehubungan dengan masih berlangsungnya pandemi Covid 19. Pemerintah juga menekankan agar kita semua tetap menerapkan aturan – aturan kesehatan secara ketat dimanapun kita berada.

Pada Juli 2020 ini, kami juga telah menyelenggarakan Seminar Daring “Peran Advokat dalam Mendorong Penghormatan HAM oleh Korporasi”. Seminar Daring ini merupakan kerjasama antara ICJR Learning Hub, Elsam, dan PERADI DPC Jakarta Pusat. Dalam diskusi ini penghormatan HAM penghormatan HAM ini bukan hanya tanggung jawab dari suatu perusahaan akan tetapi investor. Advokat yang sedang mendampingi atau mewakili suatu perusahaan sangat perlu untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip penghormatan HAM.

Pada Juli 2020 ini, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diikuti oleh 74 Bakal Calon Advokat juga secara resmi telah berakhir. PKPA ini ditutup secara resmi oleh Rekan Sugeng Teguh Santoso, Sekjend DPN PERADI. Kami berharap agar 74 Bakal Calon Advokat ini dapat mengikuti Ujian Profesi Advokat yang akan diadakan oleh DPN PERADI.

Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada

Dimasa pandemic seperti ini banyak masyarakat mengambil peluang untuk berdagang, yang niatnya iseng-iseng jualan bisa menjadi salah satu peluang bisnis. Nah, Memiliki merek usaha yang sudah terdaftar merupakan suatu bekal dalam kesiapan menghadapi ketatnya persaingan usaha agar tidak ada yang dapat mencuri ide dan konsep usaha yang sudah disusun sedemikian rupa, jangan sampai hal ini menjadi masalah untuk menghambat bisnis anda.

ICJR Learning Hub menyelenggarakan Workshop Daring “Pendaftaran Merek Secara Mandiri”. Dalam workshop ini akan diajarkan langkah – langkah untuk mendaftarkan merek secara mandiri tanpa bantuan ahli.

Materi yang diajarkan proses pengajuan permohonan merek secara online, Penentuan jenis barang dan/atau jasa dan  Strategi penelusuran database merek dengan trainer yang sudah pastinya sangat ahli dibidang HKI

Segera Daftar

Anda juga bisa mengadakan workshop daring tanpa ribet.

Kami menawarkan penyewaan aplikasi webinar dengan menggunakan tools yang ringan dan tidak memakan banyak quota. Sehingga kualitas penayangannya dapat terjaga dengan baik dan bisa menampung kapasitas peserta mencapai lebih dari 1000 peserta. Hal ini memungkinkan peserta kegiatan bapak/ibu yang berada di pelosok dapat mengikuti acara dengan baik.

Alasan kenapa masih ada perusahaan yang belum beralih ke sistem pengelolaan dokumen digital bisa beragam, tetapi biasanya berujung pada 2 (dua) alasan yakni ekonomi dan cara pandang (mindset). Bagi mereka, sistem digital itu memakan biaya banyak. Selain itu, mindset sebagian dari mereka menganggap sistem digital itu rumit.(Selengkapnya…)

Sayangnya banyak yang merasa apabila perjanjian sudah selesai, maka berkas perjanjian tidak dibutuhkan lagi. Padahal kita masih akan membutuhkannya apabila terkena masalah hukum tertentu. Nah maka dari itu, mari rapikan arsip-arsip tersebut karena suatu saat akan menjadi penting di kemudian hari. Caranya? Anda dapat merapikan sendiri dengan menatanya dengan baik atau Anda juga membutuhkan bantuan pihak lain untuk merapikannya. (Selengkapnya…)

Bahasan.ID

Perlu diketahui bahwa lembaga ahli waris pengganti tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga telah lebih dahulu berlaku di Pakistan berdasarkan The Muslim Family Law Ordinance 1961. Menurut tokoh pemikiran Islam dari Pakistan, Fazlur Rahman, sebagaimana dikutip oleh Muchith dalam tulisan di atas, latar belakang pelembagaan ahli waris pengganti adalah bahwa prinsip waris klasik yang menjadikan cucu terhalang mendapat warisan dipengaruhi oleh praktek masyarakat kesukuan masyarakat pra-Islam dalam mana ketua suku berkewajiban mengurus angota sukunya yang tidak mampu. (Selengkapnya…)

Walaupun data, hasil survey, testimoni pengalaman korban makin meningkat, didalam UU tidak ada ketentuan tindak pidana pelecehan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur tindak pidana Melanggar Kesusilaan (Pasal 281 ayat (1) dan Pencabulan (Pasal 290,292, 293,294 dan 296). Masalahnya tindak pidana melanggar kesusilaan dan pencabulan hanya mampu menjangkau perbuatan seksual non-penetrasi (fisik), dan tidak menjangkau yang bersifat non-fisik, seperti kasus diatas. (Selengkapnya…)

Kabar ICJR

ICJR mengingatkan kembali Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1608 K/Pid/2005, dinyatakan bahwa tindakan penghukuman dalam bentuk pemidanaan tidak mengandung upaya penguatan pers bebas dan malah membahayakan pers bebas, oleh karena itu tata cara non pidana seperti yang diatur dalam UU Pers harus didahulukan daripada ketentuan hukum lain. Sekalipun dalam kasus ini terdapat dimensi pelanggaran kode etik jurnalistik, maka penyelesaian sengketa tetap tunduk di dalam mekanisme UU Pers, sebagai arti penting perlindungan pers. Permasalahan yang menyangkut pemberitaan seharusnya merupakan ranah Dewan Pers dan dapat diselesaikan dengan beberapa upaya penyelesaian pengaduan seperti surat-menyurat, mediasi dan/atau ajudikasi, seperti halnya Hak Jawab.  (Selengkapnya…)