Memasuki Juni 2020 ini, salah satu wahana yang kami kelola – bahasan.id – genap memasuki usia 1 tahun. Dalam 1 tahun perjalanannya, bahasan.id telah menampung lebih dari 378 bahasan dari lebih dari 78 Pembahas. Masih banyak yang harus kami lakukan agar bahasan.id menjadi wahanan berbasis user yang dipercaya oleh masyarakat.

Pada Juni ini, sebanyak 74 Bakal Calon Advokat juga mengikuti PKPA kelas Daring atau yang kami sebut sebagai PKPA Angkatan PSBB. PKPA Angkatan PSBB ini akan dikenang sebagai PKPA yang diselenggarakan pada saat wabah Pandemi Covid-19 merebak di seluruh Indonesia.

Memasuki masa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai “New Normal”, kami juga berharap anda tetap menjaga kesehatan dan tetap menaati aturan – aturan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Selamat menjalankan aktifitas dengan cara baru

Around the Network

Seminar Daring Bisnis dan HAM

Bekerja sama dengan Elsam dan PERADI DPC Jakarta Pusat, ICJR Learning Hub mengadakan Seminar Daring tentang Bisnis dan HAM. Dalam seminar daring ini akan dibahas mengenai Peran Advokat dalam mengdorong Penghormatan HAM oleh Korporasi.

Diskusi ini akan menghadirkan 4 narasumber yang kompeten yaitu Iman Prihandono (Ketua Departemen Hukum Internasional FH Unair), Betty Yolanda (Asia Regional Manager Business & Human Rights Resource Centre, Wahyu Wagiman (Direktur Eksekutif Elsam), dan Tabrani Abby (PERADI DPC Jakarta Pusat)

Segera daftar karena tempat terbatas.

https://learninghub.id/course/bisnis-dan-hak-asasi-manusia-peran-advokat-dalam-mendorong-penghormatan-ham-oleh-korporasi/

SolusiArsip.ID

Perkembangan teknologi menjadikan banyak aspek kehidupan manusia bertransformasi. Yang mulanya manual, kini serba digital atau otomatis. Di ranah pengelolaan dokumen, transformasi serupa juga terjadi. Yang paling nyata, kertas dan gudang yang dulunya menjadi elemen penting dari pengelolaan dokumen kini mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit.

https://bahasan.id/jangan-percaya-ini-5-mitos-seputar-digitalisasi-dokumen/

Bahwa digitalisasi berdampak positif bagi lingkungan hidup, itu memang benar. Faktanya, digitalisasi memang bagian dari kebijakan pengurangan penggunaan kertas atau paperless policy, yang salah satu misinya adalah mengurangi praktik penebangan pohon ilegal (illegal logging) di hutan.

http://solusiarsip.id/bukan-sekadar-ramah-lingkungan-ini-manfaat-digitalisasi-arsip/

Bahasan.ID

Sistem Peradilan Pidana tidak melulu menyelesaikan masalah namun justru sebaliknya malah dapat menimbulkan masalah baru mengingatkan kita bahwa sejatinya politik kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan hukum pidana (non penal) mempunyai kedudukan yang sangat strategis yang harus lebih dioptimalkan. Kebijakan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi ini menjadi penting karena meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.

https://bahasan.id/ironi-sistem-peradilan-pidana-sebagai-faktor-penyebab-kejahatan/

Penegakan hukum berbasis ilmiah tersebut diharapkan dapat menghindari produk putusan hukum yang keliru dalam bentuk: seorang pelaku yang sebenarnya dibebaskan (false negative) dan seseorang yang tidak melakukan mengalami pemidanaan (false positive). Menghindari false negative dan false positive ini merupakan bentuk konkrit negara dalam upaya perlindungan anak. Anak terlindungi dari pelaku karena kasus dapat terungkap dan pelaku yang sebenarnya menjalankan konsekuensinya. Selain itu, anak juga mendapatkan kembali sumber dukungan yang positif dari individu tidak bersalah yang telah dibebaskan.

https://bahasan.id/psikologi-hukum-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/

Kabar ICJR

ICJR bersama – sama dengan IJRS, LBH Masyrakat dan LeIP mengirimkan Amicus Curiae ke PN Kupang terkait dengan persoalan penggunaan Ganja untuk kepentingan kesehatan yang dilakukan oleh Reyndhart Rossy N. Siahaan

https://icjr.or.id/ganja-untuk-kesehatan-bukan-kejahatan-amicus-curiae-untuk-perkara-reyndhart-rossy-n-siahaan-di-pn-kupang/

ICJR, Harm Reduction International, dan LBHM memberikan laporan kepada Komite HAM PBB tentang kondisi di Indonesia terkait dengan kewajiban pemenuhan hak berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dengan fokus khusus pada kebijakan narkotika.

https://icjr.or.id/icjr-harm-reduction-international-and-lbhm-submission-to-the-committee-of-civil-and-political-rights/